Editor: Angga Ardiansyah
Reporter: Firman Maulana
Ramapati Pasuruan – Pemerintah Kota (Pemkot) Pasuruan menerima Kunjungan Kerja (Kunker) panitia kerja pendidikan di daerah 3T dan daerah marginal Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Kamis (15/05/2025).
Kunjungan kerja anggota DPR RI Komisi X ke Kota Pasuruan ini merupakan panitia kerja (Panja) pendidikan di daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar) dan daerah marginal di terima langsung Wali Kota Pasuruan Adi Wibowo bersama Wakil Wali Kota Pasuruan M. Nawawi (Mas Nawawi), Sekda dan Kepala OPD terkait.
Selain Komisi X DPR RI, tampak bersama rombongan yaitu Direktur Pendidikan Profesi Guru Kemendikdasmen, Kepala BBPMP dan perwakilan dinas pendidikan Jatim.
Setelah di terima di Rumah Dinas (Rumdin) Wali Kota Pasuruan, rombongan komisi X DPR RI meninjau 2 lokasi sekolah tingkat dasar dan menengah yang ada di Kota Pasuruan, yaitu SDN Kandangsapi II dan SMPN 11 Kota Pasuruan untuk melihat ketersediaan ruang belajar, guru, sarana dan prasarana sekolah.
Kegiatan Komisi X DPR RI berakhir dengan acara Audiensi dengan jajaran Pemkot Pasuruan di gedung Gradika.
Dalam pertemuan itu, Wali Kota Adi Wibowo menyampaikan sejumlah capaian sekaligus tantangan pendidikan di wilayahnya. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah guna menjawab persoalan pendidikan yang masih dihadapi masyarakat.
“Kami merasa terhormat atas kehadiran Komisi X. Ini adalah momentum untuk duduk bersama mencari solusi atas berbagai tantangan yang kami hadapi di bidang pendidikan,” ujar Adi Wibowo.
Mas Adi juga menyampaikan data yang menunjukkan, angka partisipasi sekolah di Kota Pasuruan tergolong tinggi. Untuk jenjang SD mencapai 99,93% dan SMP 94,19%. Namun, masih terdapat 312 lulusan SD dan 436 lulusan SMP yang tidak melanjutkan ke jenjang berikutnya, mayoritas karena kendala ekonomi.
“Masalah terbesar adalah keberlanjutan pendidikan, terutama karena faktor sosial dan ekonomi keluarga,” jelasnya.
Ia juga menyoroti minimnya sarana prasarana, khususnya di sekolah swasta dan kawasan utara kota. Selain itu, pembinaan guru dan program pendidikan inklusif terus diperkuat melalui berbagai pendekatan, termasuk pelestarian budaya lokal seperti program “Jowo Ben”.
“Pendidikan menjadi prioritas utama kami. Pemerintah kota terus mendorong akses dan kualitas pendidikan yang inklusif dan merata,” imbuhnya.
Ketua Panja Komisi X DPR RI, M. Nur Purnamasidi, mengapresiasi berbagai upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan. Ia menilai, meski tidak masuk kategori 3T secara nasional, Pasuruan tetap menghadapi tantangan khas daerah marginal.
“Fokus kami memastikan kebijakan pendidikan tepat sasaran, adil, dan menyentuh kebutuhan nyata masyarakat, termasuk di kota-kota seperti Pasuruan,” ujarnya.
Komisi X melakukan evaluasi atas sejumlah program nasional seperti Program Indonesia Pintar (PIP), dana BOS, sistem penerimaan siswa baru, penerapan Kurikulum Merdeka, hingga kesiapan sekolah dalam menghadapi pembelajaran berbasis AI dan deep learning.
“Pendidikan tak hanya soal akses, tetapi juga kualitas dan relevansi. Teknologi seperti AI dan pembelajaran mendalam harus bisa diakses semua anak Indonesia, bukan hanya yang tinggal di kota besar,” tegas Nur Purnamasidi.
