Ramapati FM Kota Pasuruan Media Informasi
Angga Ardiansyah – Ramapati Pasuruan
Pasuruan, Senin 6 Desember 2021
Ramapati Pasuruan– Pajak Bumi Bangunan Perkotaan dan Perdesaan atau PBB P2 menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dari penerimaan di sektor ini akan dikembalikan untuk pembangunan daerah. Diketahui target penerimaan PBB-P2 Kota Pasuruan tahun ini sebesar Rp4 miliar.
Terkait hal tersebut Wakil Wali Kota Pasuruan bertemu seluruh Camat dan Lurah se Kota Pasuruan dalam rapat evaluasi Pajak Bumi Bangunan Perkotaan dan Perdesaan atau PBB P2.
Sebagian Camat dan Lurah curhat pada Wakil Wali Kota Pasuruan Adi Wibowo (Mas Adi). Pasalnya banyak kendala yang mereka hadapi di lapangan saat melakukan penagihan pada Wajib Pajak (WP).
Rapat yang digelar di Gedung Gradika Bhakti Praja Kota Pasuruan pada Senin (06/12/2021) ini memang khusus diagendakan untuk mengevaluasi pencapaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari PBB P2.
Seperti di wilayah Kecamatan Bugul Kidul. Camat Bugul Kidul mengatakan banyaknya objek pajak yang berpindah tangan tanpa laporan ke pihak kelurahan. Hal ini menyebabkan kelurahan tidak mengetahui jika objek tersebut telah dipindah tangankan.
“Ada cukup banyak objek yang sudah pindah tangan, tapi tidak melaporkan. Karena biasanya mereka langsung ke notaris. Mungkin Bapenda bisa menjembatani kami dengan BPN,” keluh Alyasa Akbar Camat Bugul Kidul.
Selain di Bugul Kidul beda juga yang terjadi di wilayah utara Kota Pasuruan dimana mayoritas warganya adalah nelayan. Wajib Pajak yang berprofesi nelayan rata-rata pulang melaut malam hari.
” Warga kami kebanyakan nelayan. Saat kami datangi ke rumahnya siang hari, mereka melaut. Mereka baru di rumah sore hari. Ini kendala kami,” ujar Sekretaris Kecamatan (Sekcam) Panggungrejo, Hermanto.
Mas Adi yang memimpin rapat evaluasi PBB-P2 didampingi Kepala Bapenda Siti Zuniati langsung memberikan arahan.
Dalam arahannya Mas Adi mengharapkan perlu adanya kantor kelurahan yang juga membuka pelayanan malam hari atau akhir pekan, pada prinsipnya pelayanan di Kelurahan seharusnya menyesuaikan juga kebutuhan warganya.
” Kedepannya saya harap ada kantor kelurahan atau kecamatan juga yang buka malam hari dan akhir pekan. Ini untuk memfasilitasi kepentingan warga yang mereka ini bekerjanya sampai sore dan tidak ada waktu di siang hari. Misalnya, kalangan nelayan dan tukang kayu,” harapnya.
Mas Adi juga meminta kepada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pasuruan untuk menginventarisir laporan yang disampaikan lurah dan camat. Selain itu Mas Adi juga meminta Bapenda menyiapkan reward atau hadiah bagi kelurahan yang bisa mencapai target dalam PBB P2nya tahun depan.
” Tidak harus 100 persen, tapi optimal. Maksimal 80 persen lah. Dan saya minta Bapenda kasih reward ke Kelurahan yang bisa mencapai target sebagai penyemangat untuk Kelurahan dan warganya,” pungkasnya. (Aga)
