Ramapati FM Kota Pasuruan Media Informasi
Pasuruan, Rabu 05 Oktober 2022
Reporter: Angga Ardiansyah
Ramapati Pasuruan — Kehadiran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas pada peringatan Haul KH. Abd. Hamid bin Abdulloh Umar ke- 41 tahun 2022 di Kota Pasuruan sekaligus dimanfaatkan Pemerintah Kota Pasuruan untuk memperkenalkan keberadaan Mal Pelayanan Publik (MPP).
MenPAN-RB menyempatkan mampir di MPP setelah mengikuti rangkaian acara pada peringatan Haul Romo Kyai Hamid yang langsung disambut oleh Wali Kota Pasuruan Saifullah Yusuf (Gus Ipul) bersama Wakil Wali Kota Pasuruan Adi Wibowo (Mas Adi) juga Jajaran PBNU bersama beberapa Kepala Daerah dan tampak juga turut menyambut kehadiran Pak Menteri Sekretaris Daerah bersama Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan.
MenPAN-RB juga menyempatkan meninjau langsung sarana dan prasarana MPP milik Pemkot Pasuruan ini, dan Anas mengapresiasi atas penyempurnaan mal pelayanan publik di Kota Pasuruan.
“Saya mengapresiasi rencana penyempurnaan mal pelayanan publik di Kota Pasuruan ini, karena saya lihat mal pelayanan publiknya lokasinya sangat strategis meskipun belum sempurna tapi pelayanannya sudah mulai jalan,” ujar Anas di hadapan awak media di rumah Dinas Wali Kota Pasuruan. Rabu (05/10/2022) siang.
Menurut Anas yang penting sistemnya dulu jalan dan ini juga merupakan bagian dari Quick Wins dari pemerintah untuk mendorong mal pelayanan publik yang ada di daerah- daerah. Dan ini semoga menjadi icon baru bagi Kota Pasuruan apalagi lokasinya stategis.
“Mal pelayan publik disini mudah- mudahan menjadi icon baru karena lokasinya strategis dekat dengan masjid juga alun- alun dan saya kira tempatnya juga nyaman bagi masyarakat untuk mendapatkan layanan disatu tempat,” harapnya.
Ditanya terkait nasib honorer kedepannya seperti apa, menurutnya masih dilakukan kajian dan ada skala prioritas yang kemungkinan akan diambil terutama tenaga pendidikan dan tenaga kesehatan.
“Terkait honorer kami masih lakukan kajian dan ada skala prioritas terutama tenaga pendidikan dan kesehatan,” tambahnya.
Untuk yang lain kita masih dikaji dan pihaknya masih terus melakukan dialog dengan DPR. Menurutnya ada 3 skenario yang disiapkan yaitu mengangkat semua tenaga honorer yang memenuhi syarat, menghentikan semua tenaga honorer dan terakhir diselesaikan dengan menggunakan skala prioritas yaitu tenaga pendidikan dan kesehatan.
“Ada tiga skenario yang kita siapkan pertama mengangkat semua honorer yang memenuhi syarat, kedua menghentikan semua tenaga honorer karena sejak tahun 2012 sudah tidak boleh mengangkat tenaga honorer dan yang ketiga kita akan menyelesaikan dengan skala prioritas salah satunya pendidikan dan kesehatan,” pungkasnya.
